BERBAGAI ILMU PENGETAHUAN: PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP EKOLOGI ADMINISTRASI NEGARA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ekologi Administrasi merupakan lingkungan yang dipengaruhi dan mempengaruhi administrasi, yakni: Politik, ekonomi, budaya, tekhnologi, security dan natural resource. Inti dari administrasi negara adalah pelayanan publik. Administrasi negara dalam melayani publik bertujuan untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan publik atau masyarakat dengan cara menyediakan barang dan jasa.

Peran suatu masyarakat di dalam bidang politik (infra-struktur), di bidang ekonomi (pendapatan / institusi), dibidang sosial budaya (pendidikan dan agama), dan bidang hankam ( tentram / tertib) jelas sangat mempengaruhi akan jalannya roda Pemerintahan. Begitu sebaliknya, Administrasi negara juga akan mempengaruhi faktor-faktor lingkungannya, yaitu dengan jalan membina, menata dan memproses kelangsungan roda pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa definisi Ekologi Administrasi Negara?

2. Bagaimana pertumbuhan Ekologi Administrasi Negara?

3. Apa saja faktor Ekologi Administrasi Negara?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat disimpulkan tujuan penulisannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui definisi Ekologi Administrasi Negara.

2. Untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan Ekologi Administrasi Negara.

3. Untuk mengetahui apa saja faktor Ekologi Administrasi Negara.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan dari uraian-uraian yang terdapat pada rumusan masalah, makalah ini dituangkan dalam sistematika penulisan yang meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang masalah

Rumusan masalah

Tujuan penulisan

Sistematika penulisan

BAB II METODE PENULISAN

BAB III PEMBAHASAN

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Saran

BAB II

METODE PENULISAN

Metode yang di pakai dalam makalah ini adalah Metode Pustaka. Yaitu metode yang dilakukan dengan mempelajari dan mengumpulkan data dari pustaka yang berhubungan dengan Ekologi Administrasi, baik berupa buku maupun informasi di Media internet.

BAB III

PEMBAHASAN

2.1 Definisi Ekologi Administrasi Negara

2.1.1 Definisi Ekologi

Kata ekologi pertama kali di perkenalkan oleh Ernest Hackel, seorang biologis Jerman pada tahun 1869. Kata Ekologi terdiri dari kata Oikos dan Logos, Oikos = Rumah atau tempat tinggal, sedangkan Logos = telaah atau studi. Jadi Ekologi adalah ilmu tentang rumah atau tempat tinggal mahluk, biasanya ekologi didefinisikan sebagai berikut : “Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara mahluk hidup dengan lingkungan”.

Menurut Webster Dictionary, ekologi adalah cabang biologi yang berhubungan dengan hubungan anatara organisme hidup dan lingkungannya; dalam sosiologi, hubungan antara distribusi kelompok manusa dengan mengacu pada sumber daya material, dan pola sosial dan budaya konsekuen.

Menurut Fuad Amsyari, Ekologi ialah suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara satu organisme dengan yang lainnya dan antara organism – organism tersebut dengan lingkungannya.

Menurut Prajudi Atmosudirjo, Ekologi adalah tata hubungan total (menyeluruh) dan mutual (timbal-balik) antar satu orgaisme dengan lingkungan sekelilingya.

Menurut H. Sitanggang, Ekologi ialah ilmu yang mempelajari saling hubungan antara lingkungan dengan faktor- faktornya, saling hubungan antar faktor – faktor lingkungan sendiri dan saling hubungan antar unsur sesuatu faktor dengan selamanya, serta saling hubungan dengan lingkungannya.

Dari pengertian-pengertian di atas maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa lingkungan mempunyai batas tertentu dan ísi tertentu. Secara praktis ruang lingkungan itu dapat ditentukan oleh faktor alam, faktor sosial dan sebagainya. Sedangkan secara teoritis batas lingkungan sulit untuk ditentukan.

Manusia sebagai mahkluk hidup merupakan salah satu komponen yang terpenting dalam proses saling pengaruh mempengaruhi antar manusia dan antara manusia dengan lingkungan. Agar mudah di pahami, maka untuk selanjutnya lingkungan ini dapat dibagi dalam tiga kelompok dasar yang sangat menonjol, yakni :

1. Lingkungan fisik (physical environment);

2. Lingkungan biologi (biological environment):

3. Lingkungan sosial (social environment).

2.1.2 Definisi Administrasi

Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat tulis-menulis, jadi merupakan kegiatan tata usaha seperti mengetik, mengirim surat dan menyimpan arsip.

Definisi dalam arti luas menurut Herbert A. Simon, administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan-kegiatan kerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.

2.1.3 Definisi Ekologi Administrasi Negara

Ekologi Administrasi Negara adalah Serangkaian proses yang terorganisir dari suatu aktivitas publik atau kenegaraan yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumber dan manusia dan keuangan (Fred. W. Riggs).

Dengan kata lain ekologi Administrasi Negara yaitu suatu ilmu yang mempelajari adanya proses saling mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga tertinggi negara maupun antar pemerintah, vertikal-horisontal, dan dengan masyarakatnya.

Menurut Prof. F.W. Riggs menyebutkan ada 5 hal yang mempengaruhi bekerja suatu sistem dalam ekologi pemerintahan :

1. keadaan penduduk,

2. struktur social,

3. sistem ekonomi,

4. ideologi negara, dan

5. sistem politik

Sedangkan menurut Farrel Weady yang mempengaruhi bekerja suatu sistem dalam ekologi pemerintahan yaitu :

1. keadaan penduduk,

2. wilayah,

3. teknologi,

4. cita-cita dan harapan, dan kepribadian.

2.2 Pertumbuhan Ekologi Administrasi Negara

Pada tahun 1950-an sekelompok ilmuan politik dan administrasi Negara mulai menyadari bahwa memindahkan begitu saja sistem dan lembaga-lembaga atau pranata politik dan administrasi Negara dari suatu lingkungan masyarakat, bangsa dan Negara tertentu ke lingkungan masyarakat, bangsa dan Negara yang lain tidaklah tepat. Hasil-hasil analisa ilmu-ilmu sosial lainnya seperti misannya sosiologi, antropologi, ekonomi dan lain-lain memperkuat pendapat bahwa apa yang baik dalam suatu lingkungan masyarakat, bangsa dan Negara lain bahkan dapat terjadi sebaliknya.

Pengalaman membuktikan pula bahwa bantuan teknis dari Negara-negara maju kepada Negara-negara yang sedang berkembang dengan menerapkan asas, dalil dan bahkan teori administrasi Negara yang telah terbukti berhasil baik di Negara-negara maju, ternyata tidak demikian halnya di Negara–negara sedang berkembang. Hal ini, sekali lagi, menjadi faktor pendorong untuk mempelajari hubungan pengaruh timbal balik anatara sistem dan pranata-pranata administrasi negara dengan lingkungannya, dalam hal ini lingkungan masyarakat, bangsa dan Negara maju dan lingkungan masyarakat bangsa dan negara sedang berkembang.

Sementara itu, pada segi lain, dalam rangka usaha penyempurnaan sistem dan pranata administrasi Negara dari Negara-negara sedang berkembang perlu didukung oleh suatu perbandingan, khususnya yang memusatkan perhatian kepada faktor-faktor persamaan dan perbedaan kondisi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi berhasil tidaknya usaha-usaha penyempurnaan tadi.

Dalam studi perbandingan ini, dipakai pendekatan secara ekologi (ecological approach). Dengan demikian jelaslah adanya suatu keinginan yang kuat untuk memahami latar belakang berbagai macam sistem administrasi Negara yang ada di dunia ini. Maka mulailah dikembangkan suatu cabang baru dari Ilmu Administrasi Negara, yaitu Ekologi Administrasi Negara.

Prof. Fred W. Riggs menjadi pendorong utama bagi perkembangan ekologi Administrasi Negara itu yang pada tahun 1950-an telah memberikan ceramah-ceramah di berbagai lingkungan masyarakat ilmiah, yang hasilnya kemudian dibukukan dengan judul The Ecology Of Public Administration.

Kini ekologi administrasi Negara semakin menarik banyak perhatian para ilmuwan dan mahasiswa, khususnya yang bergerak dalam ilmu-ilmu politik, pemerintahan dan administrasi Negara. Dengan mempelajari ekologi administrasi Negara dapat diketahui ciri-ciri suatu sistem administrasi Negara dari suatu masyarakat, bangsa dan Negara tertentu dan selanjutnya dapat dipahami pula mengapa dalam suatu masyarakat, bangsa dan Negara itu telah tumbuh dan berkembang suatu sistem administrasi Negara tertentu. Lain daripada itu, dengan memahami suatu kondisi masyarakat, bangsa dan Negara kita dapat menyusun dan mengembangkan suatu sistem administrasi Negara yang cocok dengan kondisi masyarakat, bangsa dan Negara yang bersangkutan.
Yang menjadi masalah ialah karena suatu lingkuangan (environment) mempunyai beberapa macam aspek maka perlu ditetapkan aspek yang mana yang relevan bagi suatu sistem administrasi Negara.

Hal ini dianggap sebagai masalah karena sering terjadi kegagalan dalam menentukan aspek yang relevan itu sehingga kesimpulan-kesimpulan yang ditarik tentang lingkungan administrasi Negara salah dan oleh karenanya pemecahan masalahnya pun tidak mengenai sasaran. Misalnya membanjirnya anggota masyarakat untuk masuk administrasi Negara (dinas pemerintahan), apakah karena faktor ekonomi, yaitu sempitnya lapangan kerja atukah karena faktor sosial, yaitu prestise, status sosial yang tinggi dari dinas pemerintahan tersebut di dalam masyarakat yang bersangkutan. Atas dasar ini diperingatkan agar ilmuwan dan mahasisiwa yang bergerak dibidang ekologi administrasi Negara memperjeli pengelihatan dan mempertajam analisa-analisa mereka.

Kesulitan akan semakin bertambah oleh karena demikian banyak faktor-faktor lingkungan (environment) yang mempengaruhi administrasi Negara, sehingga perlu dilakukan penentuan faktor-faktor mana yang esensial dan penting serta mana yang tidak esensian dan tidak penting. Penentuan demikian itu tidak selamannya mudah dilakuakan. Di sinilah letaknya salah satu sumber kegagalan untuk mengembangkan suatu teori ekologi administrative. Untuk mengatasi hal ini biasanya lalu di ciptakan suatu model sebagai alat analisa. Dalam perkembangan selanjutnya model ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam perbandingan berbagai sisitem administrasi Negara, guna menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaannya. Dengan demikian jelaslah bahwa ada kaitan antara ekologi administrasi Negara dengan perbandingan administrasi Negara, yang merupakan pendekatan terbaru, yaitu pendekatan ekologik (ecological approach).

Berdasarkan perkembangannya, Negara di seluruh belahan dunia mempunyai identitas masing-masing. Identitas itu dikategorikan menjadi dua yakni: Developed Country Center Country (dominan daerah kutub. Ex: Eropa) Developed Country adalah istilah untuk kategori Negara maju yang merupakan Negara pusat. Negara ini dikatakan sebagai Negara maju karena dalam segala aspek kehidupannya baik itu dari segi Politik, ekonomi, budaya, tekhnologi, security dan natural resource mereka telah mandiri. Mandiri di sini artinya bahwa mereka telah mampu menyediakan sendiri kebutuhan Negara. Negara maju memiliki Sumber Daya Manusia dengan skill yang tinggi sehingga mampu menciptakan tenaga ahli di berbagai bidang. Mereka para tenaga ahli juga dapat menciptakan tekhnologi maju dan innovasi terbaru bagi perkembangan yang berkelanjutan dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Selain itu, Negara maju bisa mengolah sumber daya alamnya sendiri.

Walaupun beberapa Negara maju di belahan dunia ada yang masih mengimpor bahan mentah dari Negara berkembang seperti Indonesia. Akan tetapi, bagi mereka Negara maju tidak ada masalah karena bahan jadi akan lebih memberikan keuntungan yang besar. Developing Country Satellite Country (Biasanya berada di daerah Tropis. Developing Country adalah istilah yang digunakan untuk Negara satellite (Negara pinggiran) yang memproduksi hasil-hasil pertanian. Pada umumnya, Negara pinggiran ini adalah Negara yang tergolong dalam kategori Negara berkembang, contohnya adalah Negara Indonesia. Adapun ciri dari Negara berkembang adalah sebagai berikut: Jumlah penduduknya banyak dan padat perkilo meter perseginya dan tingkat pendidikan rakyatnya rendah dengan tingkat buta aksara tinggi. Sebagian rakyatnya bekerja disektor pertanian pangan secara tak produktif,sementara hanya sebagian kecil rakyatnya bekerja disektor industry sehingga produktifitas kerjanya rendah.

Kuantitas sumber-sumber alamnya sedikit serta kualitasnya rendah. Kalau mempunyai sumber-sumber alam yang memadai namun belum diolah atau belum dimanfaatkan. Mesin-mesin produksi serta barang-barang kapital yang dimiliki dan digunakan hanya kecil atau sedikit jumlahnya. Sebagian besar dari mereka merupakan negara-negara baru diproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan kira-kira satu atau dua dekade. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak pernah dapat hidup seorang diri. Di manapun, bilamanapun dan dalam keadaan bagaimanapun, manusia senantiasa memerlukan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak mengenal batas karena fitrahnya sebagai makhluk yang tertinggi derajatnya di muka bumi. Untuk mempertahankan hidupnya sebagai makhluk yang tertinggi derajatnya, manusia harus mampu memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar (basic needs) maupun kebutuhan hidup sampingan (derived needs) yang justru lebih banyak dan lebih beragam. Selain kebutuhan biologis, manusia menghadapi kebutuhan sosial dan integritas yang tidak mudah dipenuhi tanpa kerjasama dengan sesamanya.

Oleh karena itulah manusia senantiasa mengembangkan persekutuan sosial (social group) dan pengendaliannya (social organization) demi ketertiban bermasyarakat. Tanpa disadari, persekutuan sosial dengan perangkat kelembagaannya menciptakan lingkungan (hidup) sosial yang menuntut para anggotanya untuk menyesuaikan diri, sebagaimana mereka menyesuaikan diri terhadap lingkungan hidup alamnya Kemampuan akal manusia untuk mempersatukan (to assimilate) khasanah alam ke dalam ranah kebudayaan dan melihat diri dan orang lain sebagai bagian dari lingkungannya itulah pangkal perwujudan lingkungan sosial. Dengan secara lebih lugas Bennett (1976) menyatakan bahwa manusia hidup dalam lingkungan yang mereka manfaatkan, bukan untuk disalah gunakan, bersama orang lain yang membentuk suatu lingkungan (humam ecology) yang merupakan bagian dari lingkungan hidup yang lebih luas (natural ecology) sebagai kenyataan. Oleh karena itu manusia lebih banyak dituntut untuk beradaptasi terhadap lingkungan sosial yang mereka ciptakan berdasarkan pemahaman kebudayaannya daripada menyesuaikan diri terhadap lingkungan alam semata-mata.

2.3 Faktor Ekologi Administrasi Negara

Sondang P. Siagian, MPA. Ph.D, membagi faktor-faktor ekologis sebagai berikut :

1. Faktor geografis

2. Faktor penduduk

3. Faktor kekayaan alam

4. Faktor ideologi

5. Faktor politik

6. Faktor ekonomi

7. Faktor sosial budaya

8. Faktor kekuatan militer

Selain itu, dalam bukunya Prof. Drs. S. Pamudji, MPA. tentang Ekologi Administrasi Negara disebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi administrasi negara, yakni sebagai berikut :

1. Faktor-faktor ekologis bersifat ilmiah, yang terdiri dari :

a. Lokasi dan posisi geografi

Posisi geografis suatu Negara menunjukan ketentuan tentang lokasi suatu Negara dalam rangka ruang/tempat dan waktu sehingga menjadi jelas batas-batas wilayah Negara pada suatu saat tertentu. Lokasi, dengan demikian menunjuk kepada tempat atau letak sesuatu secara tepat dan jelas, sehingga dalam kaitannya dengan Negara akan terlihat bentuk wujudnya kedalam dan keluar. Lokasi dan posisi geografi ini jelas mempunyai dampak/pengaruh terhadap struktur dan perilaku administrasi Negara. Contohnya, untuk melihat pengaruh lokasi dan posisi geografi terhadap administrasi Negara, perlu disebutkan bentuk wujudnya Negara Indonesia yang terdiri dari kepulauan, letak astronomiknya antara 95° dan 141° BT, diantara 6° LU dan 11° LS, yang berada didaerah tropic, posisi silang antara 2 benua dan 2 samudera. Jelas memerlukan suatu administrasi Negara yang mampu menghubungkan pulau-pulau tersebut satu dengan yang lainsehingga pulau-pulau tadi tidak terisolasi, dan bangsa Indonesia yang mendiami pulau-pulau tersebut merupakan bangsa yang terintegrasi.

b. Keadaan dan kekayaan alam

Negara Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang cukup besar, sumber-sumber kekayaan alam yang beraneka ragam. Kekayaan alam ini dapat berupa tanah yang subur, lautan yang kaya akan ikan, bahan-bahan tambang dan sebagainya. Pengaruh keadaan dan kekayaan alam ini terhadap administrasi Negara ialah pada usaha-usaha untuk memanfaatkan sumber-sumber alam bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Contohnya pada lautan yang mengandung kekayaan laut yang bermacam-macam, ikan, kerang dan sebagainya perlu dibudidayakan sehingga memberikan manfaat yang lebih bagi penduduk. Untuk keperluan ini telah terbentuk seperangkat administrasi Negara yang terhimpun dalam departemen pertanian dengan komponen-komponennya.

c. Keadaan dan kemampuan penduduk

Dalam melihat pengaruh faktor keadaan dan kemampuan penduduk ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu; jumlah penduduk, distribusi spasial, komposisi (umur), penghasilan penduduk, tingkat pendidikan, dan kesehatan penduduk.

2. Aspek kemasyarakatan (IPOLEKSOSBUDMIL), meliputi :

a. Ideology

Ideologi adalah suatu komlpeks atau jalinan ide-ide tentang manusia dan dunia, yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Bagi Indonesia, ideology yang dimaksud adalah Pancasila. Dalam mempelajari pengaruh ideologi terhadap administrasi Negara Indonesia hendaknya dilihat Pancasila sebagai dasar/ideologi Negara yang telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan yang selanjutnya telah terjabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa; Adanya pembangunan tempat-tempat ibadah, penyediaan fasilitas-fasilitas penunaian ibadat oleh administrasi Negara merupakan petunjuk-petunjuk pengaruh sila Ketuhanan Yang Maha Esa terhadap adminstrasi Negara.

Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; Untuk mewujudkan sila ini adminstarsi Negara mengambil langkah-langkah menghapuskan penindasan, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Departemen Luar Negeri memelihara hubungan antar Negara atas dasar saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain.

Sila Persatuan Indonesia; Perlu diingat bahwa kebinekaan masyarakat Indonesia juga perlu diperhatikan dengan membentuk satuan-satuan pemenrintahan di daerah-daerah yang bersifat otonom dengan administrasi daerahnya masing-masing. Dengan demikian cita Negara kesatuan dilengkapi dengan asas desentralisasi dengan maksud untuk mencapai efisiensi dan evektifitas pemerintahan.

Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; Sila keempat ini mengandung nilai cita demokrasi. Sebagai Negara demokrasi pemerintah dan adminstrasi negaranya harus bertanggung jawab kepada rakyat, dikontrol oleh rakyat, dan memberikan pelayanan kepada rakyat, hanya saja system dan mekanismenyta berbeda-beda. Di Indonesia pertanggungan jawab administrasi Negara diberikan kepada rakyat melalui presiden sebagai administrator pemerintah.

Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; Pada dasarnya sila ini menghendaki adanya kemakmuran yang merata diantara seluruh rakyat. Sila ini berwujud ke dalam norma-norma yang mengatur kesejahteraan social yaitu pasal 33 dan 34 UUD 1945. Departemen-departemen pemerintahan telah diciptakan untuk mewujudkan norma-norma tersebut serta peraturan-peraturan disiapkan dan dilaksanakan untuk memberikan perlindungan kepada yang lemah.

Pada ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 telah memetapkan suatu pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila yang merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warga Negara Indonesia. Dalam rangka melaksanakan ketetapan tersebut presiden sebagai administrator pemerintahan membentuk tim penasehat presiden tentang Pelaksanaan Pedoman Penhayatan dan Pengamalan Pancasila.

b. Politik

Oleh karena administrasi Negara ada dibawah pimpinan pejabat-pejabat politis yang berorientasi kepada partai politik tetentu, maka sering terjadi pembentukan suatu badan/lembaga baru atau unit-unit baru dalam kementrian, walaupun secara terselubung dilatar belakangi kepentingan untuk menempatkan orang-orang partai pada jabatan dalam badan/lembaga yang baru tersebut.

Pada era Orde Baru mulai diambil langkah-langkah untuk membenahi administrasi Negara menuju kearah administrasi Negara yang sehat, dengan mengurangi pengaruh partai-partai politik. Usaha-usaha tersebut seperti:

· Bidang Organisasi, antara lain meliputi refungsionalisasi, restrukturisasi, dan penempatan.

· Bidang struktur dan prosedur kerja, antara lain meliputi hubungan-hubungan, debirokratisasi/decontrol dan penyelenggaraan fungsi organisasi dan metoda.

· Di bidang perusahaan Negara, telah dilakukan pengelompokan perusahaan-perusahaan milik Negara kedalam tiga bentuk perusahaan yaitu: Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO).

Pengaruh administrasi Negara terhadap system politik dapat ditelusuri bertolak pada maklumat Pemerintah tentang pembentukan partai-partai politik 3 Nopember 1945 yang berisi anjuran pemerintah tentang pembentukan partai-partai politik.

c. Ekonomi

Ekonomi Indonesia tidak berdasarkan pada ekonomi bebas, tidak pula berdasakan ekonomi sentral yang bercorak etatisma, melainkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Landasan ekonomi tersebut mampunyai dampak terhadap administrasi Negara, yaitu bahwa dalam rangka mewujudkan “usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan” atau secara tegas disebut sebagai usaha koperasi, maka pemerintah sejak semula sudah mempersiapkan seperangkat administrasi Negara untuk membina koperasi.

Dalam mempelajari pengaruh administrasi Negara terhadap ekonomi dapat dikemukakan beberapa hal saja yaitu :

· Anggaran belanja dan pendapatan Negara,

· Kebijakan penanaman modal,

· Kebijakan proteksi (perlindungan) dan

· Kebijakan di bidang ekspor.

d. Sosial budaya

Pembahasan pengaruh faktor sosbud terhadap administrasi Negara Indonesia sengaja dilakukan secara garis besar saja, dengan maksud untuk dibahas lebih lanjut secara terperinci dan intensif dalam laporan atau tulisan sendiri.

· Tradisional versus modern

· Teknologi social dan fisik

· Rovolusi komunikasi

Pengaruh administrasi Negara terhadap social budaya dapat ditelusuri melalui program-program pembangunan social budaya yang dilancarkan oleh pemerintah yang diimplementasikan oleh administrasi Negara. GBHN telah memberikan pengarahan-pengarahan program pembangunan dibidang social budaya yang dapat dijadikan acuan dalam membahas pengaruh administrasi Negara terhadap social budaya. Beberapa pengaruh yang dimaksud adalah :

· Program moderenisasi desa,

· Program-program di bidang seni budaya,

· Program di bidang pendidikan,

· Program di bidang kesehatan dan keluarga berencana.

e. Militer

Militer di Indonesia mempunyai kedudukan, peranan dan fungsi yang khas, sesuai dengan jiwa dan semangat pengabdiannya, yaitu mempunyai fungsi ganda atau dwi fungsi = sebagai kekuatan pertahanan-keamanan dan sebagai kekuatan sosial.

Peranan militer (ABRI) sebagai kekuatan sosial meliputi : ikut menentukan haluan Negara, bertinak sebagai pelopor, stabilisator dan dinamisator, ikut serta dalam pembangunan nasional. Diciptakan suasana hubungan kerjasama yang harmonis di antara sesama kekuatan-kekuatan sosial.hal ini memperkokoh integritas bangsa, yang siap menunaikan tugas-tugas pembangunan di samping selalu siap juga dalam menghadapi bahaya dari dalam dan dari luar.

Pengaruh militer terhadap administrasi Negara dapat ditelusuri melalui dwifungsi ABRI dengan system kekaryaannya. Praktek-praktek dan kebiasaan administrasi militer sampai tingkat tertentu mewarnai system dan prosedur serta praktek-praktek dan kebiasaan administrasi lembaga-lembaga tadi.

· Pemantapan prinsip-prinsip organisasi

· Asisten sekretaris wilayah/daerah

· Tata upacara

Pengaruh administrasi Negara terhadap militer (hankam) paling tidak Nampak dalam 2 hal.Pertama, karena anggota militer sewaktu-waktu harus siap ditugaskan di luar jajaran departemen hamkan, maka mereka harus memiliki kualifikasi yang sedemikian krupa sehingga cocok dengan tuntutan persyaratan jabatan-jabatan di luar jajaran hankam dimaksud.

Kedua, pelaksanaan sishankamrata memerlukan pengerahan kekuatan rakyat.rakyat perlu dipersipakan dengan latihan-latihan, diorganisir dalam kelompok-kelompok yang sewaktu-waktu dapat digerakan untuk menghadapai tugas-tugas nyata dalam kankamrata.

BAB IV

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Ekologi adalah ilmu tentang rumah atau tempat tinggal mahluk, biasanya ekologi didefinisikan sebagai berikut : “Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara mahluk hidup dengan lingkungan”. Ekologi Administrasi Negara yaitu suatu ilmu yang mempelajari adanya proses saling mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga tertinggi negara maupun antar pemerintah, vertikal-horisontal, dan dengan masyarakatnya.

Sondang P. Siagian, MPA. Ph.D, membagi faktor-faktor ekologis sebagai berikut : Faktor geografis, Faktor penduduk, Faktor kekayaan alam, Faktor ideology, Faktor politik, Faktor ekonomi, Faktor sosial budaya, dan Faktor kekuatan militer

3.2 Saran

Penulis sangat berterima kasih atas sokongan danmasukan pembaca dan pengamat tulisan ini. Namun penulis menyadari bahwa karya ini masi jauh sangat dari kesempurnaan dan terlebihnya memiliki banyak kekurangan. Maka darii tu penulis mengaharapkan pembaca dan pengamat mau sudi kiranya memberikan pendapat, kritikan atau sarannya demi kemajuan karya tulis selanjutnya yang ingin di capai penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Pamudji, S. 2004. EkologiAdministrasi Negara. Jakarta : PT BumiAksara

Syafiie, InuKencana. 2006. IlmuAdministrasiPublik. Jakarta : PT RinekaCipta

SoedjiranR,dkk. 1986.Pengantarekologi.Bandung :RemadjaKarya.

Siagian,SondangP. 1976. Administrasi dan Pembangunan, Jakarta: Gunung

Sumberlain :

http://langitkelamtanpailmu.blogspot.com/2014/01/makalah-ekologi-administrasi-negara.html. (diunggahtanggal 01 Februari 2015. Pukul 13.07 WIB)

http://langitkelamtanpailmu.blogspot.com/2014/01/makalah-ekologi-administrasi-negara.html. (diunggahtanggal 01 Februari 2015. Pukul 13.08 WIB)

http://www.scribd.com/doc/145903488/Ekologi-Administrasi#scribd. (diunggahtanggal 01 Februari 2015. Pukul 13.11 WIB)

http://bhebheblog.blogspot.com/2014/06/ekologi-administrasi-negara-indonesia.html. (diunggahtanggal 02 Februari 2015 pukul 20.20)